SEKILAS INFO

     » NKRI HARGA MATI !!!      » HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-71 TAHUN 2016      » DIRGAHAYU INDONESIAKU      » GUNA TERWUJUD MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN YANG LEBIH SEJAHTERA      » KITA MANTABKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DAN GUYUB RUKUN
Rabu, 24 Juni 2015 - 10:03:50 WIB
Bangun Infrastruktur, Pemerintah Batasi Utang Luar Negeri 5 Miliar Dollar AS Per Tahun

Diposting oleh :
Kategori: aneka ragam - Dibaca: 279 kali

Pemerintah akan menjaga penyerapan pinjaman luar negeri untuk proyek yang tercantum dalam "Blue Book" 2015-2019, maksimal 5 miliar dollar AS per tahun.

"(Angka 5 miliar dolar AS per tahun) itu adalah angka indikatif untuk penyerapan. Kami berusaha menjaga di (angka) itu," kata Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (PPN/Bappenas) Wismana Adi Suryabrata sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa (23/6/2015).

Adapun "Blue Book"tersebut berisi daftar rencana proyek pemerintah yang didanai melalui pinjaman dan hibah luar negeri. Dalam proses perumusannya hingga saat ini, nilai proyek yang tercantum dalam buku tersebut secara akumulatif mencapai 34 miliar dollar AS hingga 40 milliar dolar AS.

Wismana mengatakan, sebagian besar proyek pembangunan yang tercantum dalam "Blue Book" merupakan proyek infrastruktur, yang sebagian besar merupakan proyek yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kementerian PUPR sebelumnya memang pernah mengusulkan pinjaman untuk pembangunan infrastruktur hingga 15,7 miliar dollar AS.

Dengan target penyerapan 5 miliar dollar AS per tahun, pemerintah ingin berhati-hati dan tidak ingin sembrono dalam mencairkan pinjaman itu. "Kami juga melihat kesiapan proyeknya," ujar dia.

Bappenas juga menerapkan syarat-syarat untuk penetapan proyek yang dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri itu.

Proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri itu merupakan proyek yang memang membutuhkan kepastian keberlanjutan pembiayaan.

Proyek-proyek tersebut merupakan proyek penting untuk menyasar sektor-sektor prioritas pemerintah. Selain itu, proyek itu juga harus selesai dalam kurun 2015-2019.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy Priatna sebelumnya mengemukakan bahwa setelah "Blue Book" 2015-2019 ini rampung, pemerintah akan bernegosiasi dengan mitra luar negeri untuk membicarakan proyek-proyek tersebut secara lebih detail.

Dia memperkirakan, pelaksanaan proyek dari pinjaman tersebut dapat dimulai pada 2016 atau 2017.