SEKILAS INFO

     » NKRI HARGA MATI !!!      » HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-71 TAHUN 2016      » DIRGAHAYU INDONESIAKU      » GUNA TERWUJUD MASYARAKAT KABUPATEN MADIUN YANG LEBIH SEJAHTERA      » KITA MANTABKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DAN GUYUB RUKUN
Senin, 22 Juni 2015 - 12:28:04 WIB
Laporan Keuangan Daerah: Diganjar WDP, Pemprov Jatim Janji Benahi Dalam Sebulan

Diposting oleh :
Kategori: umum - Dibaca: 249 kali

SURABAYA—Setelah laporan keuangannya diganjar predikat wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji menuntaskan pembenahan hanya dalam waktu satu bulan. 

“Tentu kami akan mengadakan evaluasi. Meski kami diberi waktu 2 bulan untuk menyelesaikan ini, saya minta dalam satu bulan sudah harus selesai,” tegas Gubernur Jatim Soekarwo dalam berita resmi pemprov, Minggu (21/6/2015).

Politisi asal Partai Demokrat itu yakin dalam sebulan seluruh laporan keuangan bermasalah akan dituntaskan. Untuk diketahui, salah satu penyebab yang membuat Jatim diganjar status WDP adalah pengadaan barang dan jasa swakelola.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu menjelaskan dalam sistem pengadaan barang dan jasa swakelola, Pemprov Jatim mengacu pada peraturan gubernur yang diketok pada Desember.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan pada bulan berikutnya terjadi perubahan harga. “Harga jadi lebih tinggi. Padahal, menurut Keppres, belanja itu harus menurut harga di pasaran,” lanjutnya.

Sementara itu, BPK dalam evaluasinya mengacu pada harga di pergub. Menurut Soekarwo, hal itulah yang menjadi penyebab adanya selisih harga yang ditemui di 10 SKPD di lingkungan pemprov.

Dia menilai predikat WDP yang diterima Pemprov Jatim membuktikan adanya kemajuan terhadap sistem pengawasan BPK. Oleh sebab itu, dia mengimbau agar predikat tersebut tidak direspons negatif oleh pihak pemprov.

“Justru ini jadi pelecut semangat untuk bekerja lebih baik. Dari segi konsistensi, berdasarkan hasil tahun lalu, hasil temuan ini jauh menurun. Namun, dari segi kualitatif, ada permasalahan yang harus kami perbaiki,” ujarnya.

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan Pemprov Jatim untuk pertama kalinya diganjar predikat WDP, setelah 4 tahun berturut-turut atau sejak 2010 mengantongi status wajar tanpa pengecualian (WTP).

Anggota BPK Moermahadi Soerja Dijanegara di sela-sela paripurna LHP tersebut pekan lalu mengatakan status WDP diberikan kepada Jatim karena provinsi tersebut dinilai bermasalah dalam mekanisme pengendalian kas serta belanja barang dan jasa pemprovnya.

“Sewaktu-waktu bisa diperbaiki. Namun, secara aturan, seharusnya 60 hari setelah diselesaikan. Jika pada 2016 tidak ada perubahan, ya dapat opini lagi. Nanti, pemprov bisa berkoordinasi dengan BPK perwakilan Jatim,” katanya di Surabaya.

Moermahadi mengungkapkan adanya dua sumber masalah dalam laporan keuangan Pemprov Jatim. Dari segi pengendalian kas dan belanja, BPK menemukan beberapa kejanggalan yang mencakup sejumlah dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Kami menemukan ada senilai Rp21,6 miliar di 23 SKPD, serta Rp31,4 miliar di 10 SKPD yang tidak menyertakan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa, Jatim harus segera mengimplementasikan sistem akuntasi yang akrual,” jelasnya.   

Sepanjang tahun lalu, BPK memantau sejumlah 541 temuan dengan total 955 rekomendasi senilai Rp203,76 miliar. Sebesar 80% (Rp133,35 miliar) di antaranya terpantau telah ditindaklanjuti oleh BPK. 

Adapun, 69% lainnya tidak sesuai rekomendai BPK. Adapun, 5% lainnya atau sekitar Rp9,8 miliar tidak ditindaklanjuti. Hal itulah yang memicu BPK mengganjar pemprov dengan opini WDP untuk pertama kalinya dalam lima tahun.   

Di lain pihak, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar berharap pemprov segera memperbaiki predikat yang diberikan oleh BPK tersebut. DPRD berecana membentuk panitia khusus untuk mencari tahu mengapa Pemprov Jatim diberi predikat itu.